Penulis: Dede Sopyan
(Foto: Kotak Pena)
Indramayu, 20 Februari 2025 – Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan masa depan generasi muda.
Sejak pukul 13.00 WIB, massa aksi mulai berkumpul di Sport Center Indramayu sebelum bergerak menuju lokasi demonstrasi. Sekitar 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indramayu, seperti Universitas Wiralodra, Politeknik Negeri Indramayu, dan Institut Teknologi Petroleum Balongan, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTNU, turun ke jalan membawa spanduk dan bendera dengan berbagai tuntutan. Mereka mengecam kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Selain itu, demonstrasi juga menuntut pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga meminta pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap dapat menghambat sektor pendidikan.
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mahasiswa menekankan bahwa program ini harus dilaksanakan dengan baik dan tidak dijadikan alat politik semata. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera memberikan hak-hak dosen yang selama ini terhambat, termasuk tunjangan kinerja bagi dosen ASN dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB awalnya berjalan damai, namun situasi mulai memanas ketika mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD untuk berdiskusi langsung di dalam. Mahasiswa beralasan bahwa diskusi di dalam gedung akan lebih efektif, namun aparat kepolisian yang berjaga tidak mengizinkan mereka masuk. Ketegangan pun terjadi, disertai aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat. Beberapa mahasiswa bahkan membakar ban di depan gedung sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu tidak dapat menemui massa aksi karena dikabarkan sedang sakit. Sebagai gantinya, perwakilan DPRD yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD, Komisi I, serta anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar keluar dari gedung untuk berdiskusi langsung dengan para mahasiswa di depan gedung DPRD. Dalam diskusi tersebut, perwakilan DPRD berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Namun, mahasiswa tetap menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dengan semangat solidaritas, mereka berharap suara mereka dapat menggugah kesadaran para pemangku kebijakan untuk lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.